Breaking News
Home / Galihrezah / Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berlaku : Pada tanggal diundangkan
Ringkasan :
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah.
3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi:
a. Setiap pihak, baik orang perorangan atau korporasi, wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi nontunai di wilayah NKRI.
b. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah yang meliputi:
1) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN;
2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3) transaksi perdagangan internasional;
4) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
5) transaksi pembiayaan internasional.
c. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b, kewajiban penggunaan Rupiah juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:
1) kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
2) transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan
3) transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
d. Larangan untuk menolak Rupiah kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran/ penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan tertulis.
e. Perjanjian tertulis hanya dapat dilakukan untuk: 1) transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini; atau 2) proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.
f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah
g. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa. Pihak dimaksud wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.
h. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa.
i. Kegiatan usaha jual beli valuta asing yang dilakukan oleh pedagang valuta asing yang telah memperoleh izin Bank Indonesia dan pembawaan uang kertas asing keluar atau masuk NKRI yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah.
j. Dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia ini Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain.
k. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
l. Terhadap pelanggaran atas: i) kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai; dan/atau ii) larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
m. Pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif, meliputi 1) teguran tertulis; 2) denda berupa kewajiban membayar (1% dari nilai transaksi paling banyak sebesar Rp1 Miliar); dan/atau 3) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
n. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
o. Selain mengenakan sanksi administratif, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
p. Perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing selain 1) transaksi yang dikecualikan; atau 2) proyek infrastruktur strategis dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini.
q. Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
r. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.
4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran
http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/pbi_170315.pdf
http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/faq_pbi_170315.pdf

sumber : http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_170315.aspx

Sekian posting Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , semoga bermanfaat

About Galihrezah

segala sesuatu tergantung pada pola pikir dan sugesti dari diri kita masing-masing - Galihrezah™

Check Also

Firmware Android Marshmallow Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) bahasa indonesia update 23-06-2016

galih.us – lanjut lagi berbagi firmware, untuk Firmware Android Marshmallow Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) bahasa …